Kerawanan Pertahanan di Kawasan Perairan Arafuru

Papua 1

“Pertahanan Nasional Indonesia harus mempergunakan, mendasarkan pertahanan itu betul-betul atas segenap konstelasi dan karakteristik dari natie Indonesia sendiri.” (Ir. Soekarno, Presiden RI-1)

Tindak kekerasan senjata yang menonjol khususnya dari aspek keamanan maritim, seperti perampokan di perairan Somalia maupun aksi terorisme di Bombai India, yang menggunakan laut sebagai media operasinya. Karena itu, laut masih sangat rawan terhadap aksi tindak kekerasan, tindak pidana maupun kejahatan lainnya.

Masalah internasionalisasi Selat Malaka serta konflik perbatasan di perairan Ambalat belumlah tuntas terselesaikan. Di sisi lain, masih banyak wilayah perairan NKRI yang memerlukan perhatian yang sangat serius seperti halnya kawasan laut Arafuru yang selain memiliki potensi sumber kekayaan laut yang melimpah, namun juga menjadi sasaran para pelaku pencurian ikan maupun penggalian sumber daya alam lainnya secara ilegal.

Secara tidak langsung kawasan perairan ini memiliki keterkaitan dengan: wilayah Papua bagian Selatan yang secara geografis berbatasan langsung dengan Australia dan PNG sehingga memerlukan peningkatan kemampuan pangkalan dan kekuatan laut untuk menciptakan keamanan perairan perbatasan juga di sebelah barat perairan Arafuru berbatasan dengan negara baru Timor Leste. Selain itu, ditinjau dari aspek geologis, geopolitik dan geostrategis, posisi laut arafuru dan Merauke sangat dekat dengan keberadaan alur laut kepulauan Indonesia. ALKI tersebut merupakan salah satu alur perairan Internasional yang memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan di laut, sehingga diperlukan pengawasan maksimal, terus menerus dan intensif.

International Maritime Organization telah menetapkan Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia yaitu ALKI I di bagian utara bercabang menuju Singapura dan menuju Laut Cina Selatan, ALKI II melalui Selat Lombok menuju Laut Sulawesi, dan ALKI III yang di bagian selatan bercabang tiga menjadi ALKI III-A, III-B dan III-C. Oleh karena itu, negara Indonesia harus mampu mewujudkan stabilitas keamanan di laut serta menjamin integritas wilayah maupun kepentingan nasional di dan atau lewat laut. Laut Arafuru yang terbentang dari 130 – 140 Bujur Timur dan 4 – 9 Lintang Selatan yang berdekatan dengan ALKI III-C, merupakan salah satu wilayah NKRI dimana cukup sering terjadi pelanggaran dan hukum di laut yang bisa berkembang jauh dan membahayakan kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan penggelaran operasi penegakan kedaulatan dan keamanan yang tersinergi oleh instansi terkait.

Pelanggaran dan Kejahatan Lewat Laut dan Perbatasan

The sea is not just a medium of defense, but also a medium of future hope.

Laut bagi bangsa Indonesia selain memiliki arti sebagai medium pertahanan tetapi juga sebagai medium harapan masa depan karena di sisi ekonomis dapat mencadangkan sumber-sumber kekayaan laut. Laut juga sangat berarti bagi pertahanan dan keamanan negara, mengingat perkembangan lalu lintas laut dan jenis kapal yang beraneka ragam dengan segala macam dampaknya bagi negara Indonesia. Dengan jumlah dan jenis kekayaan laut yang beragam serta letak Indonesia pada posisi silang jalur laut menyebabkan kerawanan yang diakibatkan oleh konflik antar individu maupun negara dalam menyelenggarakan kepentingan masing-masing. Konflik ini semakin tajam manakala manusia menyadari bahwa sumber daya alam di darat semakin berkurang dan kemajuan IPTEK kelautan lebih menjanjikan untuk melaksanakan eksploitasi dan eksplorasi di laut.

Penegakan kedaulatan di laut tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami batas wilayah / wilayah teritorial serta peraturan-peraturan perundangan yang mendasari penegakan kedaulatan tersebut, yang secara keseluruhan pada hakekatnya bersifat dan bertujuan untuk ketertiban, keamanan (security), untuk kesejahteraan (prosperity) dengan memperhatikan hubungan internasional (international relation). Pada era globalisasi, kejahatan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga justru makin terbengkalai. Perbatasan seolah teralienasi dari hiruk-pikuk kemajuan negara. Hal tersebut akan menguntungkan pelaku kejahatan lintas negara.

Nyaris semua jenis kejahatan tingkat lintas negara, yang bernilai ekonomi tinggi, memanfaatkan kelemahan di kawasan perbatasan. Sebut saja mulai dari terorisme; narkoba; pencurian ikan atau hasil laut; pengerukan ilegal pasir laut; pembalakan liar; penyelundupan senjata, bahan peledak, manusia, sembako, bahan bakar minyak, kendaraan bermotor, barang konsumsi hingga limbah berbahaya.

Indonesia—yang dua pertiga wilayahnya berupa perairan-berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, yakni Malaysia, Papua Nugini, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, Timor Leste, dan Australia. Setiap perbatasan memiliki karakter kejahatan tersendiri. Misalnya, perbatasan laut dengan Thailand selatan diwarnai penyelundupan narkoba dan senjata serta bahan peledak. Perbatasan dengan Filipina, selain diwarnai penyelundupan senjata dan bahan peledak, juga menjadi jalur surga pelaku teroris yang hendak berlatih militer di Mindanao, Filipina Selatan. Kejahatan paling kompleks terjadi di perbatasan dengan Malaysia. Begitu pula dengan perbatasan dengan negara Timor Leste atau di perbatasan Provinsi Papua dengan negara Papua Nugini (PNG) dan Sangihe Talaud dengan Filipina Selatan. Kasus-kasus narkoba, yang sudah sering terjadi di Atambua, ibukota Kabupaten Belu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, dan kasus HIV/AIDS akibat meningkatnya praktek pelacuran, penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dan pencurian ternak bisa menjadi contoh kasus dimana hal tersebut memberi gambaran bahwa wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste rentan terhadap kejahatan berskala internasional,

Konflik yang berkepanjangan yang telah berlangsung di Ambon oleh RMS harus tetap terus diwaspadai karena bisa muncul sewaktu-waktu, serta Papua oleh OPM menjadi krisis politik merupakan beban dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional, yang secara alami mengandung potensi konflik. Hal ini masih perlu mendapat perhatian meskipun ambang toleransi masyarakat menjadi lebih baik dalam menerima perbedaan. Masalah perbatasan khususnya dengan Australia dan dengan adanya batas wilayah yang belum terselesaikan merupakan potensi konflik yang dapat mengancam stabilitas kawasan, dimana faktor utamanya adalah masalah perbatasan laut, penggunaan wilayah laut dan pemanfaatan sumber daya laut yang mana akan dapat meningkat eskalasinya.

Negara tetangga tidak mustahil dijadikan homebase untuk kegiatan separatis di Indonesia, misalnya Australia dengan Papua dan Ambon. Dengan kata lain, ada kemungkinan kekuatan separatis dalam negeri mampu membangun jaringan dan link-up dengan kekuatan luar negeri yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Tenggara melalui negara terdekat.

Pola Operasi

Wilayah operasi penegakan keamanan khususnya wilayah laut mencakup semua perairan laut Arafuru dari laut pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan dan ZEEI. Dengan adanya penentuan peran dan tugas tiap-tiap pemegang kendali operasi penegakan keamanan, maka perlu adanya penegasan wilayah operasi bagi unsur laut , udara dan darat yang dilibatkan. Hal tersebut dengan harapan agar operasi yang digelar bisa lebih optimal, dan bukan untuk memisahkan peran penegakan kedaulatan dan hukum yang melekat pada setiap unsur gelar namun hanya untuk lebih memfokuskan tugas yang diemban.

Diperlukan pola operasi yang bisa menghadirkan kekuatan sepanjang tahun, maka diperlukan koordinasi atau sinkronisasi waktu operasi dalam penggelaran kekuatan baik laut dan udara serta penggunaan kekuatan darat atau pangkalan. Dalam kondisi keterbatasan dukungan anggaran saat ini, tidak dapat dijadikan alasan untuk menggunakan unsur gelar di luar batas toleransi, sehingga maksud untuk penyelesaian sesaat suatu masalah menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Pengaturan waktu operasi bagi satuan–satuan yang digelar harus memperhatikan faktor kerahasiaan, sehingga jadwal operasi yang tetap di suatu daerah operasi harus dihindari.

Perlu adanya Komando dan Pengendalian yang jelas bagi unsur pelaksana dalam mengemban tugas sesuai dengan alokasi waktu dan daerah operasi, serta target operasi yang ditentukan yang dituangkan dalam perangkat lunak. Hal ini berlaku bagi unsur-unsur yang organik TNI maupun unsur-unsur non-TNI yang di-bawahkomando-kan kepada Pimpinan Operasi.

Dengan melihat kegiatan operasi terpisah menurut sasaran, tempat dan waktu, serta dilaksanakan oleh berbagai macam kesatuan, untuk itu interaksi dan koordinasi antar kesatuan dalam melaksanakan kegiatan operasi sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Kerjasama dalam kegiatan operasi harus tanggap terhadap setiap perkembangan keadaan dan setiap perubahan yang ada, dalam hal ini diperlukan “fleksibilitas dalam berfikir dan bertindak”. Kerjasama tersebut diwujudkan antara lain:

  1. KRI dengan KRI

    Dalam melaksanakan operasi penegakan kedaulatan dan keamanan di laut, intensitas kehadiran KRI tentunya sangat diperlukan dalam deterrence effect. Koordinasi dan kerjasama antar KRI di laut sangat penting dan perlu ditingkatkan sehingga tugas yang dibebankan dapat terlaksana dengan baik.

  2. KRI dengan Pesud (TNI AL dan TNI AU)

    Kerjasama antara KRI dan Pesud (Pesawat Udara) merupakan faktor utama kesuksesan penerapan pola operasi yang menitikberatkan pada informasi yang didapat, dimana pada pelaksanaannya Pesud melaksanakan patroli guna mengkonfirmasikan data intelijen maupun mendapatkan sasaran untuk diteruskan kepada KRI yang berada pada titik terdekat dari daerah operasi atau di pangkalan. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang didapatkan bersifat real-time dan dapat langsung diaksi baik oleh KRI maupun Pesawat Udara.

  3. KRI dengan Pangkalan TNI AL dan TNI AD

    Pangkalan TNI AL merupakan kekuatan pendukung bagi unsur-unsur KRI dalam pelaksanaan operasi di laut, khususnya selain dukungan logistik dan perawatan personel, pangkalan TNI AL harus mampu bekerja sama dengan kekuatan darat (TNI AD) dalam hal saling memberikan data-data intelijen yang akurat bagi satuan-satuan yang beroperasi. Kerjasama ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan satuan-satuan dalam melaksanakan suatu operasi.

  4. Instansi terkait

    Kerja sama antar instansi dalam hal penegakan kedaulatan dan hukum seperti halnya dengan POLRI perlu dioptimalkan. Hal tersebut dengan tujuan agar semua proses penanganan / penindakan hukum dan pelanggaran yang terjadi dapat berjalan lancar sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kesimpulan

Guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan laut Arafuru dan sekitarnya diperlukan penegakan keamanan dan hukum di laut dan di darat yang diformulasikan dalam bentuk pola gelar kekuatan TNI AL, TNI AU, TNI AD dan POLRI serta instansi terkait yang efektif dan efisien serta merupakan hasil telaahan atas dinamika perkembangan lingkungan strategis. Serta diperlukan penataan ulang satuan yang digelar (deploy) dengan bertumpu kepada penentuan jalur-jalur strategis yang meliputi penataan daerah operasi dan sektor operasi yang sudah ada dengan melihat dan menata periodisasi waktu yang tepat, yang mana kesemuanya ini merupakan langkah yang tepat dan efektif dalam mengantisipasi kemungkinan datangnya ancaman.

Perlunya dilaksanakan peningkatan kerjasama taktis antar satuan yang terlibat dalam satu garis komando pengendalian maupun antar komando pengendalian, dimana juga harus didukung oleh peralatan yang memadai, dan disertai prosedur yang mendukung disamping adanya kejelasan dan disiplin komando dan pengendalian yang diterapkan. Kerawanan ini apabila tidak diantisipasi sejak dini khususnya tindak kejahatan di laut, seperti terorisme yang berskala global dan berdimensi luas, perompakan, masalah perbatasan, pencurian kekayaan alam dan penyelundupan, maka bisa jadi akan dijadikan sebagai salah satu alasan campur tangan asing maupun masuknya kekuatan asing ke perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

Seluruh tulisan yang dimuat di situs rajasamudera.com dilindungi oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Diperbolehkan untuk mengutip maupun menyebarluaskannya dengan syarat mencantumkan nama penulis dan link ke tulisan tersebut.

Seluruh tulisan di situs ini merupakan opini pribadi penulis, dan tidak mewakili institusi penulis.